Catatan terkait pilkada 2017 – a artrite de revisão global em dedos uk

Menurut catatan penulis, ada bebendo permasalahan pilgada serentak 2017 yang belos terselesaikan masih dapat ditemukan de provinsi, kabupaten, dan kota yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Permasalahan yang empalidecendo krusial dan perlu mendapatkan perhatian antara lain berlanjutnya permasalahan anggaran, ketidakvalidan DPT; sengketa pilkada; serta gangguan keamanan. Permasalahan tersebut dipandang perl mendapat arahan atau perintah presiden RI sebagai kepala negara kepada pemangku kepentingan pilkada serentak 2017 para a segera diselesaikan, agar pilkada serentak 2017 dapat berjalan secara demokratis dan berintegritas.

Hampir sama, menurut catatan bawaslu, ada beberapa masalah atau catatan dalam persiapan pelaksanaan pilkada 2017 yaitu sempitnya akses peserta pilkada, masalah politik uang, potensi konflik dan masalah keamanan, kesadaran politik dari partisipasi pemilih dan kelayakan calon kepala daerah dengan mengoptimalkan peran pemantau pemilu, masyarakat sipil dan media.

Kemudian dalam hal avaliação da população pilakada, beberapa pak menyatakan antara lai pengawasan harus diperkuat, akan tetapi pemantauan melemah; partisipasi membesar, namun independensi mengecil; banyak pengadilan, namun minimnya putusan. Ada beberapa catatan pemilu mendatang yang menjadi atensi, diantaranya adalah penyelenggaraan pemilu sebagai fasilitator dari konvensi kepentingan kebijakan; perlunya dukungan dari pemenrintah terhadap penguatan organisasi masyarakat sipil; informações importantes sobre o filme penyelenggara dan kunci partisipasi.

Menurut hasil penelusuran salah satu lembaga pemantau pemilu, ternyata sek tahun 1999, akga atua kita banyak kehilangan data terkait pilkada ataupun pemilu, sehingga harus ada konsolidasi dados, dan bagaimana kpu bisa menjadi dados pusat pemilu, sehingga ke depan data bisa terlengkapi dari tahun tahun sebelumnya. Seharusnya, tahun 2016, nova fase penting evaluasi dados serentak. Ini menjadi acuan bagi KPU, famoso tahapan pilgada serentak gel kedua tahun 2017 de 101 daerah dimulai 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Bahkan KPU melakukan revisão judicial terhadap pasal 9 huruf A UU não 10 tahun 2016. Tarik menarik yang kuat membuat baasan berlarut larut antara lund mundurnya anggota legislatif, TNI POLRI, syarat pencalonan perseorangan dan mekanisme verifikasi calon perseorangan.

Metodo pencalonan yang semakin mengkokohkan sentralisasi pengelolaan partai dan dominasi partai DPP pasal 42 UU há 10 tahun 2016. O que há de melhor em DPT se você tem base em KTP elektronik sekai dakar pemutakhiran, mas você não pode deixar de ir a yang menyisakan em WN yang mempunyai hak pilih, namun belum ber KTP elektronik.

Sementara itu, karakteristik pilkada 2017 menjadi tantangan bagi kita antara deitado: pertama, sentralistik ibukota, sehingga ibukota daerah terlupakan. Kedua, murni mengejar kekuasaan e menyingkirkan kaderisasi. Ketiga, bertarung secara pribadi dan kehilangan konsolidasi yang dilakukan secara massif. Keempat, kekuatan politik menyebar. Kelima, konsolidasi eleitor educação menjadi penyadaran warga masyarakat akan hak sipil dan hak politik melanui peran serta dalam pemantauan pelaksanaan pilkada.

Menghadapi karakteristik pilkada 2017, maka lembaga penyelenggara mash mempunyai tantangan dalam banyak pemilu saat ini di berbagai negara adalah money politik / politik uang, dimana badan pengawas pemilu masih kesulitan bagaimana pembuktian secara terstruktur, secara masif in sistema, setiap pemilu dan pilkada pasti terjadi pelanggaaran dan kecurangan, ini masih belum dipahami oleh berbagai pihak, sorotan kepada penyelenggara berkaitan pada rekrutmen. Posisi KIPP dan masyarakat sipil sebagai lembaga pemantau pemilu di indonesia, mengacu pada prinsip pemantauan yang independen, non partisan, non parsial dan nao violento juga masih dipertanyakan berbagai pihak terkait efektifitasnya.

Semua pemangku kepentingan pilkada 2017 Harus menyadari, tidak atau Belum terselesaikannya berbagai permasalahan pilkada akan menimbulkan beberapa dampak, seperti misalnya terkait kekurang profesionalnya Lembaga penyelenggara pilkada akan menghasilkan dampak Antara deitado: Pertama, menghambat tahap pelaksanaan pilkada sebagai akibat dari lambatnya penyelesaian Masalah. Kedua, kinerja lembaga penyelenggara pilkada kurang ideal, sehingga cenderung mengabaikan norma-norma dan / atau aturan-aturan dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pilkada. Keempat, kualitas pelaksanaan pilkada dipertanyakan. Kelima, munculnya abuso de poder dalam bentuk dukungan penyelenggara pilharada terhadap salah satu paslon. Keenam, gugatan hukum kepada penyelenggara pilkada; serta aksi massa dan tekanan politis terhadap penyelenggara pilkada. Ketujuh, munculnya incerteza política atau ketidakpastian política pasca pilkada serentak 2017. Kedelapan, menimbulkan “um impacto extremo” yaitu tertundanya bahkan gagalnya pelaksanaan pilkada serentak 2017.

Menurut penulis, maraknya permasalahan terkait pelaksanaan pilkada 2017 juga membutuhkan “intervensi” atau keterlibatan presiden un pekelesaiannya seperti misalnya presiden perlu memerintah kemendagri dan BPK RI unguuk mengawasi pelaksanaanya; presiden perlu memerintahkan kemendagri melalui dirjen dukcapil kemendagri ágar memprioritaskan perekaman e-KTP de daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak 2017; presiden perlu menggelar peregrino dengan pimpinan DPR-RI, mahkamah agung, dan mahkamah konstitusi membahas penyelesaian masalah sengketa pilkada dan, mas não menos importante presiden perlu menginstruksikan menko polhukam, panglima TNI, kapolri para penamba kekuatan di daerah trouble spot khususnya aceh, papua e papua barat selama pelaksanaan pilkada.